www.kobra86.net, KARAWANG -Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners mempraperadilankan Polres Karawang Jawa barat lantaran diduga lakukan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap kliennya yang berinisial AAM secara cacat prosedur, serampangan dan tidak profesional.

“Kami dari Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners, mendapatkan kuasa dari klien kami dengan inisial AAM yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP untuk mengajukan praperadilan terhadap Polres Karawang karena diduga ada tindakan atau perbuatan sewenang-wenang dari penyidik Polres Karawang terhadap klien kami,” kata Ketua Tim Penasihat Hukum, Dr. Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H, kepada delik.co.id, Kamis (14/12/2023).

“Hari ini secara resmi kami sudah mendaftarkan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor perkara di PN Nomor 7/Pid.pra/2023/PN Kwg,” tambahnya.

Gary menjelaskan sejumlah alasan pihaknya lakukan prapreadilan di antaranya, ada dugaan kuat dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan kliennya cacat prosedur dan dilakukan secara serampangan atau tidak profesional.

“Jadi awalnya klien kami ini pada 30 November 2023 ditangkap di rumahnya di daerah Pakisjaya saat sedang melangsungkan pernikahan, tiba-tiba pihak kepolisian datang untuk menangkap klien kami, namun ketika klien kami dan pihak keluarga menanyakan surat penangkapan, penyidik tidak dapat menunjukkan surat penangkapan sebagai dasar legalitas penangkapan terhadap klien kami,” ungkapnya.

Padahal, lanjutnya, sebelumnya kliennya sama sekali belum pernah dipanggil secara patut untuk diperiksa atau diminta keterangan, tiba-tiba langsung ada penangkapan. Hal inilah yang membuat keluarga kliennya marah.

Selain itu, kejanggalan lain yang ditemukan adalah ketika pihaknya dari tim penasihat hukum mengajukan permohonan untuk meminta salinan beberapa dokumen penyidikan terkait kliennya yang diajukan pada 6 Desember 2023 kepada Kasat Reskrim cq Kanit Jatanras sebaagi bahan untuk mempelajari perkara kliennya apakah sudah diproses sesuai prosedur hukum atau tidak.

“Namun, setelah menunggu sekitar kurang lebih satu minggu, yaitu 12 Desember 2023 justru kami mendapatkan surat dari Kasat Reskrim Polres Karawang yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan dokumen penyidikan apapun kepada kami selaku Penasihat Hukum,” ucapnya yang juga Kaprodi Hukum UBP Karawang ini.

Sehingga, tegasnya, berdasarkan hal tersebut semakin menguatkan dugaan pihaknya bahwa penanganan proses hukum kliennya bermasalah dan diduga tidak dilakukan secara profesional atau adanya perbuatan sewenang-wenang. Selain hal tersebut di atas, masih ada beberapa hal lagi yang menjadi temuan pihaknya dan akan diungkap dalam persidangan.

“Dengan adanya praperadilan yang kami ajukan terhadap Polres Karawang, kami ingin membatalkan dan menyatakan tidak sah seluruh proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap klien kami. Hal tersebut karena sangat tidak sesuai dengan ketentuan yg ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta peraturan lain yang terkait,” tandasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP. Abdul Jalil mengatakan, tindakan mempraperadilankan merupakan hak seorang tersangka dan itu ruangnya telah disediakan.

Tetapi ia memastikan jika penyidik dalam melakukan penetapan tersangka dan penangkapan pastinya melalui proses-proses penyelidikan dan melalui dua alat bukti.

“Kalau beliau mau lakukan praperadilan itu sah-sah saja dan itu hak tersangka,” tutupnya. (red).